Portalmahasiswa.com – Akademisi Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Detha Alfrian Fajri, S.AB., M.M., menanggapi polemik penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada BPJS Kesehatan yang belakangan berdampak pada akses layanan sejumlah pasien. Ia menilai kebijakan pemutakhiran data pada prinsipnya sudah berada di jalur yang tepat, namun perlu disertai kebijakan transisi yang jelas agar tidak menimbulkan kerugian di tingkat masyarakat.
Detha menjelaskan, berdasarkan riset yang pernah ia lakukan di salah satu kota di Jawa Timur, ditemukan fakta bahwa lebih dari 10 persen penerima bantuan iuran daerah tidak tepat sasaran, bahkan mendekati angka 20 persen. Temuan tersebut, menurutnya, menjadi alasan kuat mengapa pembaruan data penerima bantuan mutlak diperlukan demi efektivitas penggunaan anggaran.
“Pemutakhiran data itu tentu bagus karena memastikan bantuan tepat sasaran. Standar hidup seseorang bisa berubah, sehingga wajar jika data diperbarui,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa persoalan krusial justru muncul pada tahap implementasi, khususnya dalam masa transisi setelah data diperbarui. Detha menyoroti kasus pasien yang secara mendadak kehilangan akses layanan kesehatan karena status PBI mereka dinonaktifkan tanpa skema penyangga yang memadai.
“Problemnya bukan pada kebijakan pembaruan data, tetapi pada transisi implementasinya. Jangan sampai orang yang sedang sakit justru dibebani urusan administrasi,” tegasnya.
Ia juga memahami posisi rumah sakit yang berada dalam dilema ketika harus memberikan pelayanan, sementara status kepesertaan pasien belum memiliki kepastian. Dalam situasi tersebut, menurut Detha, pemerintah perlu hadir melalui kebijakan yang menjamin kejelasan pembayaran klaim selama masa penyesuaian data berlangsung.
“Harus ada kebijakan yang tegas pada masa transisi. Rumah sakit harus merasa yakin klaimnya tetap dibayarkan, dan pasien tetap mendapatkan perawatan,” katanya.
Lebih jauh, akademisi Fakultas Ilmu Administrasi dari Universitas Brawijaya itu berharap pemerintah ke depan tidak hanya menitikberatkan perhatian pada validitas data semata, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan agar tidak kehilangan hak layanan kesehatan akibat persoalan administratif.
“Kenyamanan rumah sakit dan pasien harus dijamin bersamaan. Tanpa itu, yang dirugikan adalah masyarakat kecil,” pungkasnya.
Sumber Berita: prasetya.ub.ac.id
