PortalMahasiswa.com |-Kongres Nasional IX Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Indonesia (ILMISPI) yang berlangsung pada 9–12 Februari 2026 di Universitas Negeri Yogyakarta menjadi momentum penting bagi konsolidasi gerakan mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ISIP) tingkat nasional. Forum ini tidak hanya menghasilkan keputusan internal organisasi, tetapi juga menegaskan sikap kolektif atas berbagai isu strategis kebangsaan yang tengah menjadi perhatian publik.
Agenda nasional tersebut menetapkan Koordinator Pusat (Koorpus) ILMISPI periode 2026–2028 sekaligus merumuskan arah gerak organisasi dalam merespons tantangan demokrasi, reformasi kepolisian, hingga persoalan sosial-ekonomi. Dengan demikian, kongres ini dapat dibaca sebagai penanda arah baru konsolidasi mahasiswa ISIP se-Indonesia dalam memperkuat peran intelektual dan advokatifnya.
Sejak awal pelaksanaan, forum langsung difokuskan pada pembahasan isu-isu krusial yang dinilai mendesak untuk dikawal bersama. Tidak sekadar membahas agenda struktural organisasi, peserta kongres secara aktif membedah dinamika kebangsaan yang berkembang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ILMISPI berupaya menjaga relevansi gerakan mahasiswa dengan realitas sosial-politik yang dihadapi masyarakat.
Beberapa isu strategis yang menjadi sorotan dalam Kongres Nasional IX ILMISPI meliputi krisis ekologi dan lingkungan hidup yang kian kompleks, persoalan pendidikan dan kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan serta perlindungan buruh, hingga reformasi kepolisian dan pengembalian TNI ke barak. Selain itu, pembahasan mengenai Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik juga menjadi perhatian utama dalam rangka mendorong penguatan demokrasi substantif di Indonesia.
Isu-isu tersebut dikaji secara komprehensif sebagai pijakan untuk menentukan langkah organisasi ke depan. Para peserta memandang bahwa mahasiswa ISIP memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk terlibat aktif dalam mengawal arah kebijakan publik. Oleh karena itu, forum ini menjadi ruang konsolidasi gagasan sekaligus penyatuan langkah dalam merumuskan sikap kolektif.
Dalam sidang pleno organisasi, Zufar Hafiz dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta resmi disahkan sebagai Koordinator Pusat (Koorpus) ILMISPI periode 2026–2028. Penetapan tersebut menjadi salah satu keputusan sentral dalam kongres, seiring dengan agenda restrukturisasi organisasi yang turut disepakati peserta.
Restrukturisasi ini dirancang untuk mempertegas posisi Koorpus sebagai penghubung dan pengoordinasi kerja-kerja antarwilayah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat konsolidasi nasional sekaligus mengintegrasikan Wilayah I hingga Wilayah V dalam satu garis perjuangan yang lebih terarah dan sistematis. Dengan struktur yang lebih solid, ILMISPI diharapkan mampu bergerak lebih efektif dalam merespons dinamika sosial-politik nasional.
“Restrukturisasi organisasi yang dilakukan harapannya dapat mengoptimalisasi ILMISPI sebagai ikatan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh seluruh anggota. Konsolidasi nasional juga menjadi tabulasi isu permasalahan dari Wilayah I sampai Wilayah V. ILMISPI akan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tetap berpihak kepada rakyat,” ujar Zufar dikutip Sabtu (14/2/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen ILMISPI untuk menjaga keseimbangan antara peran akademik dan peran sosial. Tri Dharma Perguruan Tinggi—pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat—ditempatkan sebagai fondasi gerakan. Dengan kata lain, konsolidasi organisasi tidak hanya bertujuan memperkuat struktur, tetapi juga memperjelas orientasi keberpihakan kepada rakyat.
Dalam konteks reformasi kepolisian, Kongres ILMISPI 2026 di UNY menekankan pentingnya independensi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Independensi tersebut dipandang sebagai prasyarat utama untuk mewujudkan institusi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan publik. Mahasiswa ISIP menilai bahwa reformasi sektor keamanan harus terus dikawal agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi.
Lebih lanjut, ILMISPI menegaskan bahwa pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) harus tetap melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI. Mekanisme tersebut dipahami sebagai bentuk pengawasan legislatif sekaligus implementasi prinsip checks and balances dalam sistem demokrasi Indonesia. Dengan demikian, proses tersebut tidak boleh dilemahkan demi menjaga akuntabilitas institusi kepolisian.
Seluruh rangkaian kegiatan kongres berlangsung dalam beberapa tahapan, mulai dari opening ceremony, seminar nasional, forum group discussion (FGD), sidang pleno organisasi, hingga forum konsolidasi nasional. Setiap sesi dirancang untuk memperkaya perspektif peserta sekaligus memperkuat kesepahaman atas arah perjuangan bersama.
Melalui proses diskusi yang intensif, peserta membaca situasi kebangsaan terkini dan merumuskan strategi gerak ILMISPI periode 2026–2028. Responsivitas terhadap persoalan rakyat menjadi benang merah yang mewarnai setiap keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa ILMISPI berupaya memposisikan diri bukan sekadar sebagai forum silaturahmi organisasi mahasiswa, melainkan sebagai aktor intelektual yang aktif dalam advokasi kebijakan publik.
Di akhir kongres, seruan kolektif disampaikan kepada seluruh lembaga anggota ILMISPI di berbagai daerah agar mengawal isu-isu strategis tersebut melalui kerja organisasi yang terstruktur. Advokasi kebijakan dan pengorganisasian basis massa mahasiswa di tingkat regional maupun nasional menjadi langkah konkret yang didorong untuk memastikan keputusan kongres tidak berhenti pada tataran wacana.
Dengan demikian, konsolidasi nasional yang terbangun dalam Kongres ILMISPI 2026 di UNY diharapkan berlanjut dalam gerak nyata. Upaya memperjuangkan agenda kebangsaan, menjaga demokrasi, menegakkan supremasi hukum, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa menjadi komitmen bersama yang ditegaskan dalam forum tersebut. Kongres ini bukan sekadar agenda rutin dua tahunan, melainkan momentum strategis untuk meneguhkan peran mahasiswa ISIP sebagai penjaga nurani demokrasi dan mitra kritis bagi negara.
Sumber Berita: jogjapolitan.harianjogja.com
