Portalmahasiswa.com – Perubahan peta kekuatan dunia mendorong Indonesia untuk terus menyesuaikan strategi diplomasi pertahanannya. Isu tersebut menjadi fokus utama dalam webinar bertajuk “Diplomasi Pertahanan Indonesia di Tengah Pergeseran Kekuatan Global” yang diselenggarakan Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) bekerja sama dengan Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Webinar yang digelar secara daring pada 24 Juni 2026 itu menghadirkan akademisi, peneliti, dan praktisi untuk membahas arah kebijakan diplomasi pertahanan Indonesia di tengah dinamika geopolitik internasional yang terus berkembang.
Sinkronisasi Regulasi Jadi Sorotan
Dalam pemaparannya, Broto Wardoyo menilai diplomasi pertahanan Indonesia masih menghadapi tantangan pada aspek tata kelola kebijakan. Menurutnya, hingga kini regulasi yang mengatur hubungan luar negeri dan diplomasi pertahanan belum sepenuhnya selaras, sehingga pembagian kewenangan antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan masih menyisakan ruang interpretasi.
“Kalau kita baca Undang-Undang Hubungan Luar Negeri dan dibandingkan dengan regulasi mengenai diplomasi pertahanan, akan terlihat adanya gap. Pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang sebenarnya memiliki kewenangan atas diplomasi pertahanan dan di mana posisi kebijakan tersebut diletakkan,” jelas Broto.
Ia menilai kejelasan pembagian peran menjadi hal penting agar pelaksanaan diplomasi pertahanan dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.
Diplomasi Pertahanan Tak Sekadar Urusan Militer
Broto menjelaskan, dalam perspektif hubungan internasional, diplomasi pertahanan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas militer. Instrumen pertahanan pada masa damai juga memiliki fungsi strategis untuk membangun kepercayaan antarnegara (confidence building), meningkatkan kapasitas pertahanan (capacity building), memperkuat kerja sama strategis (strategic engagement), hingga membentuk norma dalam hubungan internasional.
Karena itu, diplomasi pertahanan dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung kebijakan luar negeri Indonesia.
Arah Kebijakan Bergeser ke Penguatan Kapasitas
Berdasarkan kajian yang sedang dilakukan bersama tim peneliti Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, Broto mengungkapkan adanya perubahan orientasi diplomasi pertahanan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Jika sebelumnya kebijakan lebih berfokus pada pembangunan kepercayaan dan menjaga stabilitas kawasan, kini perhatian pemerintah semakin mengarah pada penguatan kapasitas pertahanan nasional.
Perubahan tersebut tercermin dari meningkatnya kerja sama latihan militer, pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), hingga penguatan kemitraan strategis dengan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Di sisi lain, Indonesia tetap mempertahankan kerja sama melalui ASEAN sebagai instrumen menjaga stabilitas kawasan.
“Kalau kita melihat polanya, diplomasi pertahanan Indonesia bergerak menuju pendekatan yang lebih realistis dan pragmatis. Fokusnya semakin besar pada capacity building, sementara aspek confidence building relatif menurun dibandingkan periode sebelumnya,” ujarnya.
Modernisasi Pertahanan Perlu Didukung Tata Kelola yang Jelas
Menurut Broto, kecenderungan tersebut diperkirakan akan berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar terhadap modernisasi pertahanan dan peningkatan kapasitas militer Indonesia.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penguatan kemampuan pertahanan harus dibarengi dengan tata kelola diplomasi yang lebih jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarlembaga.
Ia juga mendorong lahirnya kajian lanjutan guna merumuskan model diplomasi pertahanan Indonesia yang lebih terintegrasi. Kejelasan konsep, regulasi, dan pembagian peran antarinstitusi dinilai akan menjadi fondasi penting bagi efektivitas diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi perubahan geopolitik global.
Webinar tersebut dipandu oleh Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Mario Surya Ramadhan, M.NatSecPol. Selain Broto Wardoyo, kegiatan ini juga menghadirkan Dr. Indriana Kartini dari Pusat Riset Politik BRIN serta Mayjen TNI Bagus Suryadi Tayo, M.Sc., Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, sebagai narasumber.
Sumber Berita: fisip.ui.ac.id
