Portalmahasiswa.com |- Aktivitas diplomasi Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa bulan terakhir menjadi salah satu topik yang banyak diperbincangkan publik. Frekuensi kunjungan ke berbagai negara dinilai menunjukkan tingginya intensitas diplomasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.
Lawatan ke sejumlah negara strategis, termasuk negara-negara dengan pengaruh besar dalam politik dan ekonomi dunia, memperlihatkan upaya pemerintah memperluas kerja sama internasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di panggung global.
Namun di balik tingginya intensitas kunjungan tersebut, muncul berbagai pertanyaan mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. Sejumlah pengamat menilai bahwa keberhasilan diplomasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kunjungan yang dilakukan, tetapi juga oleh tujuan, fokus, serta hasil konkret yang dapat dirasakan bagi kepentingan nasional.
Salah satu pandangan tersebut disampaikan oleh dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB), Pantri Muthriana Erza Killian, S.IP., M.IEF., Ph.D.
Diplomasi Personal Tetap Memiliki Peran Penting
Menurut Erza, kunjungan luar negeri oleh kepala negara merupakan bagian penting dari praktik diplomasi modern. Ada sejumlah hubungan internasional yang tidak dapat dibangun hanya melalui komunikasi formal antarlembaga atau perwakilan diplomatik.
Ia menilai bahwa hubungan personal antar pemimpin negara sering kali menjadi faktor yang menentukan keberhasilan kerja sama di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik, hingga keamanan.
“Kepala negara tetap perlu melakukan kunjungan ke luar negeri. Ada beberapa relasi diplomasi yang memang membutuhkan partisipasi dan pertemuan langsung yang sifatnya personal. Koneksi-koneksi tertentu hanya bisa dibangun ketika para pemimpin bertemu secara langsung,” ujarnya. Seperti Dilansir malang-post.com
Dalam praktik hubungan internasional, kedekatan personal antar pemimpin memang kerap membuka ruang komunikasi yang lebih efektif. Pertemuan langsung juga memungkinkan negosiasi strategis dilakukan secara lebih fleksibel dibandingkan melalui jalur diplomasi formal.
Karena itu, menurut Erza, lawatan luar negeri tetap relevan dan dibutuhkan sebagai bagian dari strategi diplomasi Indonesia.
Signifikansi Lawatan Tidak Diukur dari Frekuensinya
Meski mendukung pentingnya kunjungan luar negeri, Erza menegaskan bahwa ukuran keberhasilan diplomasi tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa sering seorang kepala negara melakukan perjalanan ke luar negeri.
Menurutnya, yang lebih penting adalah urgensi agenda yang dibawa serta manfaat yang dihasilkan bagi kepentingan nasional Indonesia.
Sebuah kunjungan akan memiliki nilai strategis apabila mampu menghasilkan kerja sama konkret, memperkuat posisi Indonesia dalam isu tertentu, atau membuka peluang baru bagi kepentingan ekonomi dan politik nasional.
Karena itu, setiap lawatan perlu menjadi bagian dari kerangka besar kebijakan luar negeri yang telah dirancang secara matang dan terukur.
Indonesia Memiliki Jaringan Diplomatik yang Kuat
Erza mengingatkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki modal diplomasi yang sangat besar. Dengan lebih dari 130 perwakilan diplomatik yang tersebar di berbagai negara, Indonesia memiliki instrumen yang cukup untuk menjalankan hubungan luar negeri secara efektif.
Jaringan tersebut terdiri atas kedutaan besar, konsulat jenderal, konsulat, hingga perutusan tetap yang selama ini berperan sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia di berbagai kawasan dunia.
Menurutnya, keberadaan jaringan tersebut memungkinkan banyak fungsi diplomasi dijalankan tanpa harus selalu melibatkan kehadiran langsung kepala negara.
“Kalau suatu fungsi diplomasi sebenarnya sudah bisa dijalankan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri, maka tidak selalu harus Presiden yang datang langsung. Kehadiran kepala negara menjadi penting ketika memang ada kebutuhan strategis yang tidak dapat diwakili oleh level diplomatik yang lebih rendah,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kunjungan Presiden sebaiknya difokuskan pada agenda-agenda yang memang memerlukan keterlibatan langsung kepala negara untuk mencapai hasil yang optimal.
Perlunya Prioritas yang Jelas dalam Kebijakan Luar Negeri
Salah satu hal yang menjadi perhatian Erza adalah bagaimana publik membaca arah kebijakan luar negeri Indonesia saat ini.
Sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memiliki keleluasaan untuk menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa harus terikat pada blok kekuatan tertentu. Pendekatan ini selama puluhan tahun menjadi ciri khas diplomasi Indonesia.
Namun demikian, menurut Erza, kebijakan yang terbuka terhadap semua pihak tetap memerlukan prioritas yang jelas agar posisi Indonesia di mata dunia memiliki karakter dan arah yang tegas.
“Ketika kita membangun relasi dengan semua pihak tanpa terlihat prioritasnya, maka akan sulit membaca sebenarnya arah kebijakan luar negeri Indonesia hendak dibawa ke mana,” katanya.
Ia menilai bahwa publik maupun mitra internasional perlu memahami fokus utama yang ingin dicapai Indonesia melalui berbagai aktivitas diplomasi yang dilakukan.
Menjaga Hubungan dengan Berbagai Kekuatan Global
Dalam beberapa waktu terakhir, Presiden Prabowo diketahui melakukan kunjungan ke sejumlah negara besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam percaturan dunia, termasuk China, Amerika Serikat, dan Rusia.
Menurut Erza, langkah tersebut dapat dipahami sebagai upaya Indonesia menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan global sekaligus mempertahankan posisi bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi politik luar negeri Indonesia.
Pendekatan tersebut menunjukkan keinginan Indonesia untuk tetap menjadi mitra yang dapat bekerja sama dengan berbagai pihak tanpa terjebak dalam rivalitas geopolitik yang semakin kompleks.
Namun demikian, ia menilai bahwa hasil konkret dari pendekatan tersebut masih belum terlihat secara jelas di ruang publik.
Masyarakat masih menunggu penjelasan yang lebih terukur mengenai manfaat yang diperoleh Indonesia dari berbagai kunjungan strategis tersebut.
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Kunci
Selain memperjelas arah kebijakan luar negeri, Erza juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap lawatan Presiden.
Menurutnya, pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka tujuan kunjungan, agenda yang dibahas, serta hasil konkret yang berhasil dicapai setelah kunjungan selesai dilakukan.
Langkah tersebut penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa setiap aktivitas diplomasi benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.
Ia juga menilai bahwa peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia perlu terus diperkuat sebagai institusi utama yang mengoordinasikan arah kebijakan luar negeri nasional.
Diplomasi Indonesia Memerlukan Arah yang Konsisten
Bagi Erza, tantangan terbesar diplomasi Indonesia saat ini bukanlah keterbatasan sumber daya atau kapasitas diplomatik. Sebaliknya, Indonesia memiliki diplomat yang berkualitas dan jaringan internasional yang luas.
Yang dibutuhkan adalah arah kebijakan yang konsisten sehingga seluruh instrumen diplomasi dapat bergerak menuju tujuan yang sama.
“Kalau pola ini terus berlangsung dalam jangka panjang, maka akan sulit membaca apa sebenarnya prioritas kebijakan luar negeri Indonesia,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa konsistensi merupakan salah satu faktor utama dalam membangun kredibilitas suatu negara di mata dunia.
“Indonesia sebenarnya memiliki mesin diplomasi yang sangat kuat. Kita memiliki diplomat yang berkualitas dan jaringan perwakilan yang luas. Yang diperlukan adalah arah kebijakan yang jelas agar seluruh instrumen diplomasi dapat bergerak secara efektif,” pungkasnya.
Dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu hubungan internasional, Erza melihat kondisi ini sebagai momentum positif untuk memperluas pemahaman publik mengenai pentingnya diplomasi. Pada akhirnya, kebijakan luar negeri yang terarah, transparan, dan konsisten akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global yang semakin dinamis.
